Rabu, Juni 3, 2026

Denver, Colorado

Aep Syaepuloh Tekankan Pelayanan Maksimal dan Budaya Kerja Digital

Karawang, KARAWANGHARIINI.COM – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat staff briefing bulan April secara hybrid pada Senin (6/4/2026), dengan fokus pada percepatan program kerja, efisiensi anggaran, serta transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital.

Dalam arahannya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa seluruh program kerja harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk segera mengakselerasi kegiatan di Triwulan II agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Kerja yang benar dan berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Samakan persepsi, jangan jadikan tugas sebagai beban. Tahun 2027 penuh dinamika, maka kita harus siapkan Plan A dan Plan B dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Baca Juga  Peringatan Hari Lahir Pancasila di Karawang, Bupati Aep Gaungkan Semangat Asta Cita

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan energi dan operasional. Ia menginstruksikan agar seluruh kendaraan dinas operasional disimpan di kantor masing-masing setelah jam kerja serta melarang penggantian pelat nomor menjadi hitam.

“Lakukan penghematan listrik, air, dan BBM. Ruang rapat harus dioptimalkan untuk bekerja. Kita harus efektif dan efisien,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan diterapkan selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus upaya efisiensi.

Baca Juga  Pemkab Karawang Salurkan Sapi Kurban Presiden 1,2 Ton untuk Warga Utara

Dalam aspek kesejahteraan sosial, Bupati juga menginstruksikan Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk berkolaborasi dalam menangani masyarakat pada kategori Desil I, II, dan III. Salah satu skema yang didorong adalah memastikan minimal satu anggota keluarga kurang mampu memiliki akses pekerjaan.

Di sisi lain, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) diminta tetap fokus pada upaya penurunan angka stunting dengan dukungan data yang valid dan terdokumentasi dengan baik.

Rapat tersebut diikuti secara hybrid oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, Sekda Karawang, para asisten daerah, staf ahli, serta seluruh kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Karawang melalui sambungan daring.

Baca Juga

Artikel Lainnya

- Advertisement -spot_img

Berita Teratas

Karawang Update

Trending

Peristiwa