Karawang – Ketua Umum Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU), Nana Satria Permana (NSP), melontarkan kritik keras kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Karawang terkait janji yang dinilai belum pernah direalisasikan mengenai prioritas penyerapan tenaga kerja bagi putra daerah.
Menurut NSP, GARDU akan kembali menagih komitmen yang pernah dituangkan dalam sebuah pernyataan tertulis saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Saat itu, kata dia, pihak Disnaker menyatakan akan berupaya memprioritaskan warga Karawang agar memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami akan menagih janji Kadisnaker Kabupaten Karawang. Dalam pernyataan tertulis itu disebutkan akan berusaha memprioritaskan putra daerah masuk kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Tapi faktanya, sampai hari ini belum ada realisasi yang kami rasakan,” tegas NSP, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai dokumen kesepakatan tersebut kini seolah hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata. Menurutnya, harapan ribuan pencari kerja asal Karawang tidak boleh berhenti hanya pada janji di atas kertas.
NSP menyebut, hampir dua tahun telah berlalu sejak pernyataan itu dibuat, namun kondisi di lapangan dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
“Jangan sampai surat pernyataan itu hanya menjadi hiasan dan penghibur bagi para pengangguran di Karawang. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekedar janji,” ujarnya.
GARDU juga menyoroti masih banyaknya pekerja dari luar daerah yang mengisi lowongan di sejumlah perusahaan di Karawang. Kondisi tersebut, menurut NSP, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sebagai bentuk keseriusan, GARDU mengaku telah menempuh jalur komunikasi dengan mengirimkan surat audiensi kepada Kadisnaker. Namun, menurut NSP, upaya tersebut tidak mendapat respons.
“Karena surat silaturahmi kami tidak direspons, maka kami akan melangkah ke tahapan berikutnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD. Jika dalam RDP juga tidak ada penyelesaian yang jelas, maka kami akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang,” katanya.
GARDU berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan tingginya angka pengangguran di Karawang. Organisasi tersebut mendesak agar komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang terkait pernyataan dan tuntutan yang disampaikan GARDU. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Disnaker untuk menjaga keberimbangan informasi.
