Karawang – Langkah tegas ditunjukkan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Karawang pada Sabtu (13/6/2026) malam.

Sidak yang berlangsung hingga larut malam itu melibatkan unsur Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi teknis. Bupati Aep didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres Karawang, Dandim 0604/Karawang, Satpol PP, dan DPMPTSP.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, rombongan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang cukup mengejutkan. Selain adanya penjualan minuman beralkohol (minol) yang diduga belum mengantongi izin resmi, beberapa dokumen perizinan yang ditunjukkan pihak pengelola THM juga terindikasi tidak sah atau bodong.

Temuan tersebut terungkap ketika Bupati Aep meminta manajemen tempat hiburan menunjukkan dokumen legalitas usaha yang dimiliki. Pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya menyoroti persoalan izin operasional, sidak juga menyasar berbagai aspek lainnya, mulai dari kepatuhan administrasi usaha, izin penjualan minuman beralkohol, pengelolaan operasional tempat usaha, hingga memastikan tidak adanya praktik eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur.

“Dari hasil pemeriksaan, kami masih menemukan beberapa tempat yang memerlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut,” ujar Bupati Aep di sela-sela kegiatan.

Temuan tersebut langsung menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Karawang. Bupati Aep meminta seluruh pengelola THM yang masih memiliki kekurangan administrasi maupun perizinan agar segera melakukan perbaikan dan melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak pernah menghambat pertumbuhan dunia usaha. Namun, setiap pelaku usaha wajib menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal, bertanggung jawab, dan tetap menghormati norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

“Kami mendukung dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi dukungan itu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma sosial, serta tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan,” tegasnya.

Bupati Aep juga memastikan pengawasan terhadap THM dan usaha sejenis akan terus dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran yang berulang.

“Kami akan terus melakukan pengawasan secara berkala. Bagi yang patuh, kami apresiasi dan kami sampaikan terima kasih. Namun bagi yang melanggar, akan ada tindakan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Sidak yang dipimpin langsung orang nomor satu di Karawang tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius menertibkan dunia usaha hiburan malam agar berjalan sesuai koridor hukum. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga ketertiban umum, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Karawang yang maju adalah Karawang yang tertib, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakatnya,” tutup Bupati Aep.

Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan menggelar apel dan patroli gabungan pada Sabtu malam (13/6/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan yang diperkirakan meningkat menjelang dan selama masa libur sekolah.

Kegiatan yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta jajaran Muspika tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa menjaga keamanan wilayah bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan kondusivitas daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada Polres atau Kodim. Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Karena itu, seluruh unsur harus bergerak bersama melalui kolaborasi pentahelix,” tegas Bupati Aep.

Menurutnya, akhir pekan dan masa libur sekolah kerap menjadi momentum meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama kalangan remaja dan pelajar. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai gangguan Kamtibmas apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah preventif.

Untuk itu, Bupati menginstruksikan seluruh Camat, Kapolsek, dan Danramil di wilayah Kabupaten Karawang agar meningkatkan patroli rutin serta memperkuat pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu terjadi gangguan baru bertindak. Koordinasi yang kuat di tingkat wilayah menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan patroli gabungan, Pemerintah Kabupaten Karawang juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap pola pengamanan yang diterapkan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan langkah-langkah yang dilakukan mampu menjawab berbagai potensi kerawanan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aep turut memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang selama ini dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan di Karawang. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Usai apel, ratusan personel gabungan langsung diterjunkan ke sejumlah lokasi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi. Patroli dilakukan untuk memantau situasi secara langsung, mencegah aksi kriminalitas, balap liar, tawuran, maupun gangguan ketertiban lainnya yang berpotensi terjadi selama masa libur sekolah dan aktivitas akhir pekan.

Langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjadi pesan tegas bahwa keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui kolaborasi seluruh pihak.

Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak 2015.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyebut capaian itu sebagai bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Aep.

Namun di balik prestasi tersebut, muncul pertanyaan yang kerap menjadi sorotan publik setiap kali penghargaan WTP diraih pemerintah daerah: apakah predikat WTP berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat?

Pasalnya, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan ataupun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian WTP 11 tahun berturut-turut merupakan bukti adanya upaya menjaga tata kelola keuangan yang baik dan didukung fungsi pengawasan DPRD.

“Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah,” kata Endang.

Meski demikian, Endang mengingatkan bahwa prestasi tersebut harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran.

“Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Raihan WTP ke-11 berturut-turut memang memperkuat citra Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan secara profesional. Namun publik tentu menanti lebih dari sekedar penghargaan administrasi.

Di tengah berbagai persoalan yang masih dikeluhkan warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga penyerapan tenaga kerja, masyarakat berharap prestasi WTP tidak hanya menjadi kebanggaan tahunan, melainkan juga tercermin dalam peningkatan kualitas hidup warga Karawang.

WTP kembali diraih. Kini tantangannya bukan lagi mempertahankan predikat, tetapi membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang dinilai baik oleh BPK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.