KARAWANG, KARAWANGHARIINI.COM – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI pada Senin (20/4/2026) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Rakornas ini diikuti oleh kepala daerah, jajaran pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan di sektor pertanian dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan. Hal ini mengingat Karawang memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Pemkab Karawang menargetkan langkah antisipatif yang lebih terukur dalam menghadapi musim kemarau 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pangan di daerah.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Karawang optimistis dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

KARAWANG, KARAWANGHARIINI.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, melakukan evaluasi pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada Jumat (17/4/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur, Asisten Daerah (Asda) III, serta Kepala BKPSDM.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa kebijakan WFH bukanlah hari libur, melainkan hanya perubahan lokasi kerja. Oleh karena itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diwajibkan menjalankan tugas kedinasan secara penuh dengan tingkat disiplin yang sama seperti saat bekerja di kantor.

“Pegawai harus dalam kondisi on call dan siap dihubungi kapan saja. Jika ada pegawai yang tidak merespons hingga lima kali panggilan, atasan langsung wajib memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan disiplin,” tegasnya.

Khusus untuk pelayanan publik, terutama di Mal Pelayanan Publik (MPP), petugas diwajibkan tetap hadir secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Selain itu, Sekda juga menegaskan bahwa pegawai yang memiliki KTP luar daerah namun berdomisili di Karawang tidak diperkenankan memanfaatkan kebijakan WFH untuk pulang kampung. ASN diminta tetap berada di wilayah domisili agar dapat segera hadir apabila dibutuhkan secara langsung.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai upaya menjaga kedisiplinan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tetap optimal meskipun sistem kerja dilakukan secara fleksibel.

BANDUNG, KARAWANGHARIINI.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (15/4/2026).

Acara ini dihadiri jajaran pimpinan daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mewakili Pemerintah Kabupaten Karawang, Wakil Bupati Karawang H. Maslani turut hadir didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Karawang.

Mengusung tema “Lembur Diurus, Kota Ditata”, Musrenbang kali ini menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk penguatan integrasi layanan kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang dinilai memiliki energi tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

“Meskipun transfer daerah mengalami pengurangan, pembangunan Jawa Barat harus tetap berjalan. Tahun 2027 menjadi momentum untuk memperkuat sektor-sektor yang dirasakan langsung oleh masyarakat, melalui kolaborasi dan sinergi guna mewujudkan Jawa Barat yang istimewa dengan peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta berlandaskan pada Astacita sebagai fondasi pembangunan nasional.

“Jawa Barat merupakan motor penggerak nasional. RKPD 2027 menjadi indikator krusial dalam menentukan arah visi dan misi RPJMD, terutama karena berada pada fase pertengahan perencanaan pembangunan,” jelasnya.

Gubernur Jawa Barat dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan angka statistik semata, tetapi harus mampu menyentuh akar permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sejumlah sektor prioritas pun menjadi perhatian, di antaranya penguatan layanan kesehatan terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

KARAWANG, KARAWANGHARIINI.COM – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, mewakili Bupati Karawang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Gedung Singaperbangsa, Karawang, pada Senin (13/4/2026).

Rakor ini merupakan agenda strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi di seluruh daerah, sekaligus memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal.

Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua program tersebut dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Melalui rakor ini, kami semakin memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan optimal di Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap, melalui koordinasi yang berkelanjutan, berbagai program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KARAWANG, KARAWANGHARIINI.COM – Wakil Bupati Karawang memimpin apel pagi rutin di Plaza Pemda Karawang pada Senin (13/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Dalam apel tersebut, turut dilakukan pembacaan Core Value ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) serta pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan perkantoran.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala bagian untuk meningkatkan pengawasan, khususnya dalam penggunaan energi di setiap ruangan.

“Saya instruksikan untuk mengecek dan mengontrol kembali setiap ruangan. Pastikan penggunaan energi dilakukan secara efektif dan efisien,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wakil Bupati berharap seluruh ASN di Kabupaten Karawang dapat meningkatkan kinerja serta tetap disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja maksimal sesuai arahan pemerintah pusat serta menjalankan poin-poin yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati,” pungkasnya.