Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak 2015.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyebut capaian itu sebagai bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Aep.
Namun di balik prestasi tersebut, muncul pertanyaan yang kerap menjadi sorotan publik setiap kali penghargaan WTP diraih pemerintah daerah: apakah predikat WTP berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat?
Pasalnya, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan ataupun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian WTP 11 tahun berturut-turut merupakan bukti adanya upaya menjaga tata kelola keuangan yang baik dan didukung fungsi pengawasan DPRD.
“Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah,” kata Endang.
Meski demikian, Endang mengingatkan bahwa prestasi tersebut harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran.
“Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Raihan WTP ke-11 berturut-turut memang memperkuat citra Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan secara profesional. Namun publik tentu menanti lebih dari sekedar penghargaan administrasi.
Di tengah berbagai persoalan yang masih dikeluhkan warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga penyerapan tenaga kerja, masyarakat berharap prestasi WTP tidak hanya menjadi kebanggaan tahunan, melainkan juga tercermin dalam peningkatan kualitas hidup warga Karawang.
WTP kembali diraih. Kini tantangannya bukan lagi mempertahankan predikat, tetapi membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang dinilai baik oleh BPK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.